JAKARTA - Sebanyak 15 keluarga di Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang terdampak banjir dan longsor akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp83.700.000.
Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan kebutuhan dasar korban dapat terpenuhi selama masa pemulihan pasca-bencana.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima manfaat. “Semoga bantuan itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima manfaat,” kata Yota.
Bantuan dari Kemensos merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh dukungan finansial, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban korban sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan mereka.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa bantuan sosial bukan hanya sekadar finansial, melainkan juga sarana untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi korban. Dukungan ini diharapkan menjadi landasan bagi masyarakat untuk mulai membangun kembali rumah, ekonomi keluarga, dan aktivitas sehari-hari pasca-bencana.
Proses Verifikasi dan Penetapan Penerima Bantuan
Pada awalnya, Pemerintah Kota Pariaman mengajukan lebih dari 100 keluarga terdampak bencana untuk menerima bantuan, dengan perkiraan bantuan sebesar Rp450 ribu per bulan selama tiga bulan.
Namun, setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hanya 15 keluarga yang memenuhi syarat.
“Mereka inilah yang memenuhi syarat, ini setelah verifikasi lapangan dan disetujui oleh pusat,” kata Yota. Proses verifikasi ini bertujuan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran, sehingga hanya keluarga yang benar-benar terdampak yang menerima manfaat.
Verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, tingkat kerusakan rumah, dan kondisi ekonomi korban. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa bantuan dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan mekanisme yang jelas, setiap penerima bantuan memiliki kepastian mengenai jumlah dan durasi bantuan yang diterima.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan daerah berperan saling melengkapi dalam proses bantuan. Pemerintah pusat menyediakan dana dan mekanisme bantuan melalui Kemensos, sementara pemerintah daerah bertugas melakukan koordinasi, verifikasi awal, dan pengawasan distribusi di lapangan.
Penyaluran bantuan secara simbolis dilakukan pada Selasa, 10 Maret 2026 melalui PT Pos Indonesia Cabang Pariaman, yang ditunjuk sebagai penyalur resmi. Keterlibatan PT Pos Indonesia memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu dan secara lengkap oleh seluruh anggota keluarga penerima.
Pemerintah daerah juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur bantuan dan jadwal penyaluran, sehingga warga lebih siap dan memahami mekanisme bantuan sosial. Dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, proses distribusi bantuan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Detail Bantuan Program Jaminan Hidup Kemensos
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Rozi Koemadi, menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga dalam 15 keluarga penerima mendapatkan bantuan Rp15 ribu per hari. Bantuan diberikan selama tiga bulan atau 90 hari, tergantung jumlah anggota keluarga masing-masing.
“Setiap keluarga jumlah anggotanya berbeda-beda, tapi jumlah bantuan sebesar Rp15 ribu per hari per jiwa,” ujarnya. Mekanisme ini memastikan keadilan dalam distribusi bantuan, karena keluarga yang lebih besar akan menerima jumlah total bantuan yang lebih tinggi sesuai jumlah anggota.
Program ini termasuk dalam Program Jaminan Hidup Kemensos, yang dirancang untuk membantu masyarakat terdampak bencana memperoleh bantuan langsung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Program ini memberikan kepastian bagi korban bencana bahwa mereka akan menerima bantuan rutin secara terukur.
Bantuan ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga menjadi bagian dari proses edukasi bagi warga mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial, sehingga masyarakat lebih siap dan memahami prosedur bantuan yang berlaku.
Harapan dan Dampak Bantuan untuk Korban
Pemberian bantuan bagi 15 keluarga terdampak banjir dan longsor di Kota Pariaman diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan mempercepat pemulihan pasca-bencana.
Bantuan ini memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu, program ini juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada warga mengenai prosedur bantuan sosial, sehingga mereka lebih siap dan terinformasi ketika menerima bantuan di masa depan.
Keberadaan Program Jaminan Hidup ini diharapkan menjadi model penyaluran bantuan bencana yang efektif dan transparan.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan keluarga korban bisa kembali membangun kehidupan mereka secara lebih mandiri. Koordinasi antara pusat, daerah, dan pihak penyalur resmi menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam dan memastikan hak-hak dasar korban terpenuhi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.